Presiden Joko Widodo menyatakan, sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff yang 2223333333

PANDEGLANG, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyatakan, sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff yang menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia merupakan tata krama yang tidak lazim.

"Ya, kalau hal-hal seperti itu menurut saya sebuah tata krama yang tidak lazim," kata Presiden saat blusukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten, Senin (23/2/2015), seperti dikutip Antara.

Atas tindakan tersebut, Presiden langsung memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menarik Duta Besar Indonesia untuk Brasil, Toto Riyanto.

"Hari Jumat sudah saya perintahkan untuk duta besar kita ditarik pulang. Itu perintah saya," katanya.

Ketika ditanya apakah akan membekukan hubungan diplomatik dengan Brasil, Presiden menjawab, "Ya kita lihat nanti."

Presiden Brasil Dilma Rousseff menunda secara mendadak penyerahan credential Duta Besar RI untuk Brasil kepada Toto. Pembatalan penyerahan tersebut terjadi pada saat Toto sudah berada di Istana Kepresidenan bersama dubes-dubes lain. (Baca: Kemenlu Protes Keras Penolakan Dubes RI oleh Presiden Brasil)

Hal ini terjadi di tengah pertentangan eksekusi seorang warga Brasil di Indonesia dan rencana hukuman mati warga kedua dalam waktu dekat. Kemenlu menilai penolakan Presiden Brasil adalah bentuk tindakan yang tidak dapat diterima oleh Pemerintah Indonesia. (Baca: DPR: Brasil Lecehkan Indonesia)

Dari enam terpidana yang dieksekusi mati pada Januari lalu, terdapat warga negara Brasil bernama Marco Archer. Sementara itu, satu warga Brasil dijadwalkan dieksekusi mati di Indonesia atas dasar pelanggaran hukum yang sama.

Presiden Joko Widodo menyatakan, sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff yang

PANDEGLANG, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyatakan, sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff yang menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia merupakan tata krama yang tidak lazim.

"Ya, kalau hal-hal seperti itu menurut saya sebuah tata krama yang tidak lazim," kata Presiden saat blusukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten, Senin (23/2/2015), seperti dikutip Antara.

Atas tindakan tersebut, Presiden langsung memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menarik Duta Besar Indonesia untuk Brasil, Toto Riyanto.

"Hari Jumat sudah saya perintahkan untuk duta besar kita ditarik pulang. Itu perintah saya," katanya.

Ketika ditanya apakah akan membekukan hubungan diplomatik dengan Brasil, Presiden menjawab, "Ya kita lihat nanti."

Presiden Brasil Dilma Rousseff menunda secara mendadak penyerahan credential Duta Besar RI untuk Brasil kepada Toto. Pembatalan penyerahan tersebut terjadi pada saat Toto sudah berada di Istana Kepresidenan bersama dubes-dubes lain. (Baca: Kemenlu Protes Keras Penolakan Dubes RI oleh Presiden Brasil)

Hal ini terjadi di tengah pertentangan eksekusi seorang warga Brasil di Indonesia dan rencana hukuman mati warga kedua dalam waktu dekat. Kemenlu menilai penolakan Presiden Brasil adalah bentuk tindakan yang tidak dapat diterima oleh Pemerintah Indonesia. (Baca: DPR: Brasil Lecehkan Indonesia)

Dari enam terpidana yang dieksekusi mati pada Januari lalu, terdapat warga negara Brasil bernama Marco Archer. Sementara itu, satu warga Brasil dijadwalkan dieksekusi mati di Indonesia atas dasar pelanggaran hukum yang sama.

Provinsi Jambi Keluarkan Tiga Pergub Guna Peningkatan Kesehatan

HARIANJAMBI.COM-Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan setidaknya tiga Peraturan Gubernur (Pergub) guna meningkatkan regulasi pelayanan kesehatan dan pendidikan di Provinsi Jambi. 

Tiga Pergub itu yakni Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan MDGs Tahun 2010 – 2015, Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, dan telah membuat Pedoman Pos Pelayanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Provinsi Jambi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2013.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus (HBA) dalam pertemuan Pemerintah Provinsi Jambi dengan Komisi IX DPR RI, bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi, Senin (23/2) siang. Hadir pada pertemuan itu Ketua Komisi IX DPR RI, Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si dan 3 orang anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi, yakni H.Zulfikar Achmad, Hj.Saniatul Lativa, dan Handayani.

Disebutkan, tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah peningkatan upaya promotif dan preventif. Misalnya meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Disamping akses dan mutu pelayanan kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan menjadi tantangan utama kedepan, salah satunya dengan meningkatkan kepesertaan Jaminan kesehatan Nasional (JKN), penyiapan provider dan pengelolaan jaminan kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran. (Lee)

Penyaluran Dana Samisake Hingga Tahun 2015 Mencapai Rp546 Miliar

HARIANJAMBI.COM-Pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun 2010 hingga 2015 telah menyalurkan dana Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake) sebesar Rp Rp546 Miliar. Sementara target bedah rumah hingga tahun 2015, sebanyak 25 ribu unit rumah yang akan dibedah. Sedangkan pada akhir Desember 2014 lalu  telah melebihi target atau sebanyak 25.688 rumah.

Demikian dijelaskan Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus (HBA) dalam pertemuan Pemerintah Provinsi Jambi dengan Komisi IX DPR RI, bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi, Senin (23/2) siang. Hadir pada pertemuan itu Ketua Komisi IX DPR RI, Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si dan 3 orang anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi, yakni H.Zulfikar Achmad, Hj.Saniatul Lativa, dan Handayani.

Disebutkan, Pemprov Jambi telah melaksanakan Program Samisake dengan sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), yang pada tahun 2010 tercatat sebanyak 34.180 RTSM.

Kemudian diinventarisir by name by address menjadi 25 ribu RTSM. Menurut data BPS pada September 2013, RTSM Provinsi Jambi menurun menjadi 14.600 RTSM. Dana yang telah dan akan disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk Samisake sampai tahun 2015 Rp546 miliar.

“Salah satu kegiatan Samisake adalah Bedah Rumah. Dimana 80% penyakit datangnya dari rumah yang tidak sehat. Dalam bedah rumah diutamakan perbaikan atap, lantai, dan dinding rumah,” ujarnya.

Sementara Pemprov Jambi telah mengeluarkan bantuan pengobatan (Jamkesmasprov) sebanyak 51.078 kasus. Bantuan beasiswa bagi murid mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan perguruan Tinggi sebanyak 43.935 siswa, bantuan UMKM senilai Rp5juta per KK, serta sarana dan prasarana kebersihan lingkungan  sebanyak 302 unit. (Lee)

Apakah Hubungan Diplomatik dengan Brasil Akan Dibekukan? Ini Jawaban Jokowi

PANDEGLANG, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyatakan, sikap Presiden Brasil Dilma Rousseff yang menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia merupakan tata krama yang tidak lazim.

"Ya, kalau hal-hal seperti itu menurut saya sebuah tata krama yang tidak lazim," kata Presiden saat blusukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten, Senin (23/2/2015), seperti dikutip Antara.

Atas tindakan tersebut, Presiden langsung memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menarik Duta Besar Indonesia untuk Brasil, Toto Riyanto.

"Hari Jumat sudah saya perintahkan untuk duta besar kita ditarik pulang. Itu perintah saya," katanya.

Ketika ditanya apakah akan membekukan hubungan diplomatik dengan Brasil, Presiden menjawab, "Ya kita lihat nanti."

Presiden Brasil Dilma Rousseff menunda secara mendadak penyerahan credential Duta Besar RI untuk Brasil kepada Toto. Pembatalan penyerahan tersebut terjadi pada saat Toto sudah berada di Istana Kepresidenan bersama dubes-dubes lain. (Baca: Kemenlu Protes Keras Penolakan Dubes RI oleh Presiden Brasil)

Hal ini terjadi di tengah pertentangan eksekusi seorang warga Brasil di Indonesia dan rencana hukuman mati warga kedua dalam waktu dekat. Kemenlu menilai penolakan Presiden Brasil adalah bentuk tindakan yang tidak dapat diterima oleh Pemerintah Indonesia. (Baca: DPR: Brasil Lecehkan Indonesia)

Dari enam terpidana yang dieksekusi mati pada Januari lalu, terdapat warga negara Brasil bernama Marco Archer. Sementara itu, satu warga Brasil dijadwalkan dieksekusi mati di Indonesia atas dasar pelanggaran hukum yang sama.

Ruki: Penyidik KPK "Blenger" Lihat Banyaknya Kasus

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki mengatakan, jumlah sumber daya manusia di KPK, baik jaksa penyelidik, penyidik, maupun penuntut, sangat terbatas. Jumlahnya, kata dia, tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus ditangani. Ruki menyebut, penyidik KPK blenger menangani kasus-kasus itu.

"Teman-teman saya di KPK kalau orang Jawa bilang sudah blenger karena itu perkara numpuk," kata Ruki, seusai bertemu Jaksa Agung HM Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (23/2/2015).

Ruki mengatakan, ia datang menemui Prasetyo untuk meminta bantuan tambahan 50 jaksa. Ia berharap, dengan adanya tambahan jaksa, KPK dapat lebih cepat menangani kasus-kasus dugaan korupsi.

"Alhamdulillah, kami terima kasih kepada Pak Jaksa Agung karena diberikan tenaga tambahan. Mudah-mudahan kami bisa realisasikan dalam waktu tidak lama," ujar Ruki.

Sementara itu, Prasetyo mengatakan, upaya penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, memerlukan kerja sama antarlembaga, yakni KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI. Sinergi di antara ketiga lembaga itu diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

"Kami sepakat untuk saling kerja sama, saling dukung, saling membantu, saling mengisi. Dengan demikian, hasilnya diharapkan lebih baik dan optimal," kata Prasetyo.

Kemerdekaan Listrik di Pulau Pramuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Sore yang cerah mendadak suram. Awan hitam berarak menutup langit Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Sabtu (7/2) sore. Gelap semakin pekat saat mentari terbenam. Namun, pulau yang dihuni 435 keluarga itu berangsur terang. Lampu berpijar dari rumah-rumah warga, jalanan, dermaga, serta fasilitas umum lain.

Selepas petang, denyut kian terasa. Alunan musik terdengar dari penginapan dan sejumlah warung makan. Pengunjung hilir mudik di jalanan utama dan beberapa dermaga menikmati suasana malam. Akhir pekan atau saat musim liburan menjadi saat yang meriah di Pulau Pramuka.

Di salah satu penginapan, lokasi acara kumpul keluarga, pengunjung berjingkrak dan bernyanyi dengan pengeras suara. Di penginapan lain, wisatawan mengisi malam seusai snorkeling dan menyelam dengan berkaraoke. Sebagian berkerumun dan mengobrol santai di dermaga di bawah lampu- lampu utama yang berderet di pantai barat.

Tiga tahun terakhir, Pramuka telah berubah. Pasokan listrik melalui kabel bawah laut membuat pulau seluas 16 hektar itu menyala siang malam. Usaha pariwisata dan segenap pendukungnya bergerak tanpa sekat waktu. Fasilitas publik, seperti instalasi pengolah limbah rumah tangga, pun bisa beroperasi 24 jam.

”Sebelum 2012, suasana tak seramai sekarang. Listrik sangat terbatas, nyala lampu tak sebanyak ini, termasuk alat-alat elektronik, seperti televisi dan AC. Lewat pengeras suara masjid, aparat bahkan meminta warga mematikan AC kamar-kamar penginapan, meski sedang ada pengunjung karena daya tak cukup,” kata Manap (56), warga Pulau Pramuka.

Ketika itu listrik bisa anjlok sewaktu-waktu dan seisi pulau gelap jika batas kemampuan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pramuka terlampaui. Selain itu, pasokan listrik hanya berlangsung dari pukul 16.00 hingga pukul 07.00 dalam situasi normal. Saat ada kerusakan pembangkit atau saat bahan bakar solar habis atau terlambat tiba dari Jakarta, listrik bisa mati berjam-jam, bahkan seharian.

Sejumlah pemilik penginapan mengantisipasi mati listrik dengan pembangkit mini (generator) berbahan bakar solar atau bensin premium. Mereka menyalakannya saat pasokan PLTD terputus atau ketika pasokan listrik tak mampu memenuhi kebutuhan tamu.

Di banyak pintu penginapan, pengelola memasang stiker dan kertas berisi pesan agar penghuni menghemat listrik. Pengelola kadang harus datang untuk mengingatkan tamunya. Bunyinya antara lain ”Matikan yang tak perlu, listrik terbatas!”

Tenaga diesel

Keterbatasan listrik benar-benar tak pas dengan keberadaan Pulau Pramuka sebagai penghubung pulau-pulau wisata. Di Pramuka, wisatawan biasa bermalam karena alternatif penginapan relatif banyak, sementara siangnya mereka menyelam atau sekadar berenang di pulau-pulau kecil di sekitarnya. Tanpa pasokan listrik yang memadai dan kerap putus, pulau ini sepi pada malam hari.

”Serba salah jadinya kepada tamu. Tak enak meminta mereka mematikan AC, televisi, atau kipas, sementara udara panas, tak nyaman untuk beristirahat, dan listrik sewaktu-waktu padam. Namun, kini sudah jauh lebih baik,” kata Sultoni (32), anggota staf pengelola salah satu penginapan di Pulau Pramuka.

Seperti pulau berpenduduk lain di kawasan Kepulauan Seribu Utara, listrik di Pulau Pramuka hanya dipasok PLTD sebelum 2012. Ada dua mesin pembangkit di PLTD Pramuka, masing-masing berkapasitas 250 kVA dan 500 kVA. Namun, jumlahnya jauh dari mencukupi kebutuhan 435 keluarga penghuni pulau.

Selain itu, operasi PLTD itu juga kerap terganggu. Kerusakan komponen, keterlambatan pasokan solar, dan anjlok karena beban berlebih menjadi ”menu” rutin. Bagi Alwi (50), salah satu operator PLTD Pramuka, tantangan mengelola PLTD jauh lebih berat. Jika salah perhitungan sedikit, bisa jadi sasaran keluhan warga.

PLTD juga dinilai boros dan tak ramah lingkungan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rata-rata menganggarkan Rp 20 miliar per tahun untuk operasi PLTD tersebut. Sebagian besar anggaran untuk membeli solar, selain untuk perawatan pembangkit dan jaringan listrik ke rumah-rumah warga.

Rabu, 22 Februari 2012, adalah momen besar bagi warga Pulau Pramuka. Ketika itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo hadir sendiri ke Pulau Panggang untuk meresmikan aliran listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) ke enam pulau melalui kabel bawah laut. Enam pulau itu adalah Pramuka, Harapan, Panggang, Kelapa, Kelapa Dua, dan Karya. Totalnya sekitar 3.100 pelanggan baru listrik PLN di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

Pengelolaan buruk

Tak hanya bentang alam yang menjadi kendala kelistrikan Kepulauan Seribu. Warga juga menjadi korban buruknya pengelolaan dan lemahnya pengawasan program energi. Tahun 2013, misalnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menetapkan sedikitnya lima tersangka kasus korupsi proyek kelistrikan senilai Rp 1,3 miliar yang terjadi pada 2012. Para tersangka berasal dari perusahaan rekanan dan unit pengelola kelistrikan Kepulauan Seribu.

Penyidik meyakini adanya kerugian negara dalam pengelolaan listrik di Kepulauan Seribu. Perbaikan dan perawatan seharusnya dilakukan terhadap 16 generator listrik yang tersebar antara lain di Pulau Kelapa, Untung Jawa, Tidung, dan Pramuka. Namun, bukannya beroperasi, generator-generator itu justru tak berfungsi.

Perlengkapan yang seharusnya dibeli pun tak ada. Namun, dalam laporannya, instansi pelaksana mengklaim telah menyelesaikan pekerjaan mereka.

Kini listrik di Pulau Pramuka memang jarang byarpet seperti dulu lagi. Namun, warga tak ingin dibohongi lagi dengan proyek-proyek fiktif-kolutif. Mereka ingin pulaunya maju dengan listrik yang menyala siang malam.