JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki mengatakan, jumlah sumber daya
manusia di KPK, baik jaksa penyelidik, penyidik, maupun penuntut, sangat
terbatas. Jumlahnya, kata dia, tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus
ditangani. Ruki menyebut, penyidik KPK blenger menangani kasus-kasus itu.
"Teman-teman saya di KPK kalau orang Jawa bilang sudah
blenger karena itu perkara numpuk," kata Ruki, seusai bertemu Jaksa Agung
HM Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (23/2/2015).
Ruki mengatakan, ia datang menemui Prasetyo untuk meminta
bantuan tambahan 50 jaksa. Ia berharap, dengan adanya tambahan jaksa, KPK dapat
lebih cepat menangani kasus-kasus dugaan korupsi.
"Alhamdulillah, kami terima kasih kepada Pak Jaksa
Agung karena diberikan tenaga tambahan. Mudah-mudahan kami bisa realisasikan
dalam waktu tidak lama," ujar Ruki.
Sementara itu, Prasetyo mengatakan, upaya penegakan hukum,
khususnya pemberantasan korupsi, memerlukan kerja sama antarlembaga, yakni KPK,
Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI. Sinergi di antara ketiga lembaga itu
diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal.
"Kami sepakat untuk saling kerja sama, saling dukung,
saling membantu, saling mengisi. Dengan demikian, hasilnya diharapkan lebih
baik dan optimal," kata Prasetyo.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar